bagaimana prinsip penyusunan apbd untuk satu tahun anggaran. Tujuan Penyusunan APBN. bagaimana prinsip penyusunan apbd untuk satu tahun anggaran

Sebagaimana permendagri pedoman APBD sebelumnya, Permendagri ini mengatur beberapa pokok, meliputi Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan. Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 adalah peraturan yang mengatur tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Banyak sekali perubahan dalam anggaran yang harus dilakukan. A. Pasal 12. Secara khusus, pengertian APBN adalah mengacu pada pasal 23 ayat 1 UUD 1945 (perubahan). Tesis. Menurut Mardiasmo (2004: 121) Anggaran sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu: a. Salah satu bangunan. K. PRINSIP PENGELOLAAN APBD. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tambahkan juga analisis kebutuhan tahun mendatang serta masukan warga sekolah dan komite sekolah. b. kebijakan penyusunan APBD; d. Pasal 100, PP 43 2014, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan: paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan. APBN meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Penerimaan Daerah. 1. 1. Dukungan Manajemen. com - 16/06/2021, 16:00 WIB. Gambar. Pihak Pengawas (Auditor) 1) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 3) Badan Pengawas Daerah (BAWASDA) 2. Mekanisme APBD. prinsip penyusunan APBD; c. Lihat Foto. 1 Kesimpulan APBD juga bisa didefinisikan sebagai suatu daftar sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang isinya memuat anggaran pendapatan dan pengeluran. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah; b. TAHUN ANGGARAN 202 2 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEBUMEN , Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan P asal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Pe raturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan. Proses Penyusunan Anggaran. Demikian pengertian, tujuan, fungsi, sumber keuangan, dan mekanisme penyusunan APBN. id : 12 hlm. Penetapan anggaran berdasarkan pembagian keuangan merupakan salah satu prinsip dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk satu tahun anggaran. accountability, bagaimana anggaran yang diperoleh digunakan dan dipertanggungjawabkan (Hasbullah, 2010:122). Meningkatkan produksi dan kesempatan kerja. Menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD terdiri atas pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan daerah. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Pengendalian adalah upaya untuk menjamin agar sasaran perusahaan tercapai dan anggaran dipakai sebagai patokan untuk menentukan arah. 1. 27 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. Penyusunan belanja diprioritaskan untuk. Mengutip modul Ekonomi Kemdikbud (2020)Berikut beberapa fungsi pada APBD, antara lain : Fungsi otorisasi. Pendapatan Daerah. Merangkum dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), fungsi APBD di antaranya: Fungsi otoritas: APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun tersebut. Asas penyusunan APBD ini memiliki pengertian bahwa setiap penyelenggaraan urusan suatu daerah menjadi kewenangan masing-masing daerah dan. 2. Pemerintah segera menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2023. juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran. Sebagai contoh untuk bahan penyusunan APBD Tahun 2007. Prinsip penyusunan APBD; 3. Menurut Mahsun (2011) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/ belanja daerah selama satu tahun. BANDUNG, KOMPAS. Untuk mengetahui definisi dari APBD. Gagal membuat rencana. masa satu tahun anggaran terhitung mulai 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Fungsi pengawasan: APBD sebagai acuan untuk mengukur apakah. 17 Tahun 2003 meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Sama halnya dengan APBN, APBD dibuat dengan fungsi tertentu. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat; b. Untuk memastikan bahwa anggaran berfungsi sebagai teknik yang efektif untuk pengambilan keputusan manajerial, prinsip-prinsip utama tertentu harus diperhatikan. (2) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimanadaerah dalam masa satu tahun anggaran. Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkanII. 2. 1) Penganggaran atau penyusunan anggaran (budgeting) adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu umumnya satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. yaitu yang memuat bagaimana prosedur pengelolaan keuangan negara mulai dari ketersediaan. Fungsi Otorisasi Dalam fungsi ini, APBN dan APBD disebut menjadi fondasi ketika ingin melaksanakan pendapatan dan belanja pada masa berlakunya (satu tahun). Menurut Abdul Halim, dalam bukunya “ Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan. rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan. Menurut Suparmoko (2002:47), yang dimaksud anggaran adalah suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dam pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya adalah satu tahun. Pemerintah sudah mampu menyusun laporan keuangan mulai tahun 2004 dengan pendekatan berbasis . 4 Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik Mardiasmo (2009) mengemukakan prinsip-prinsip. (2) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Satu ungkapan tepat guna menggambarkan betapa pentingnya membuat rencana yaitu “gagal membuat rencana berarti merencanakan kegagalan”. Reformasi di bidang penyusunan anggaran juga diamanatkan dalam Undang-undang 17 Tahun 2003. Pengertian APBN. Surplus atau Defisit 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun, mulai dari 1 Januari sampai dengan. Penyusunan KUA dan PPAS. NOMOR 1 TAHUN 2004. Hal inimenyebabkan Anggaran tahun 1967 yang diproksi sebagai Tahun Anggaran berimbang dan dinamis yang pertama gagal karena pada akhir tahun Anggaran yang secara fiskal berimbang, namun dibelit utang pada BI. Role Stress - Dimensi, Penyebab, Bentuk dan Dampak. com - Dewan Permusyawaratan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyetujui Rencana Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 sebesar Rp 34,39 triliun. Selain itu penyusunan APBD juga harus mengacu pada penyusunan anggaran yang terpadu (unified budgeting) dimana dalam penyusunan rencana keuangan tahunan dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi. visi. P enyelenggaraan pemerintahan negara untuk mewujudkan tujuan bernegara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan. Bisa dikatakan, APBN adalah bagian dari. Fungsi APBD secara umum adalah sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber: a. Pengertian APBN. 3. Dalam Undang-undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun. prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan. i) dalam pekerjaan konstruksi dengan kontrak tahun jamak (multi years contract), proses pemilihan PenyediaDalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012, pemerintah daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkan kegiatan pada kelompok belanja langsung dan jenis belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada kabupaten/kota/desapada kelompok belanja tidak langsung, apabila dari aspek waktu dan tahapan kegiatan. 000,- bersumber dari anggaran APBN Sementara pada saat yang sama Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kebumen juga masih diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan. BAB II PENYUSUNAN APBN Pasal 4. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 diarahkan agar dapat sejalan dan selaras dengan arah kebijakan fiskal dan program prioritas nasional. Mulai dari kegiatan rutin maupun pembangunan dan/atau pengembangan sesuai evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun terdahulu. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara lain: 1) pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah; 2) prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan; 3) teknis penyusunan APBD; dan 4) hal-hal khusus lainnya. 3. Fungsi perencanaan. hal khusus lainnya. Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip: a. Selain itu, tujuan dari penyusunan APBN juga disebut sebagai pertanggungjawaban pemerintah ke masyarakat. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 2. Photo by Karolina Grabowska on Pexels. Sementara itu, Mulyasa (2011:48) mengemukakan bahwa: Manajemen komponen keuangan harus dilaksanakan dengan baik dan teliti mulai tahap penyusunan anggaran, penggunaan, sampai pengawasan dan. Perbup no 112 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa TA 2022 - Read online for free. Seperti halnya dengan APBN, rencana APBD diajukan setiap tahun oleh pemerintah daerah kepada DPRD untuk dibahas dan kemudian disahkan sebagai. Terdapat beberapa unsur APBD, yaitu: Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci. Merangkum dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), fungsi APBD di antaranya: Fungsi otoritas: APBD menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun tersebut. Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 (1) dan (2) menyebutkan bahwa, dalam rangka penyusunan RAPBD Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja. Menurut Nafarin (2013), tujuan anggaran adalah sebagai berikut: Baca Juga. 000,00 (dua ratus lima puluh empat triliun sembilan ratus tiga puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);. Jika Anda membutuhkan pinjaman atau pinjaman tanpa jaminan, segera hubungi ibu Grace dengan mengirim email ke (gracealexanderloancompany@gmail. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan keuangan konsolidasi dari. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Pasal 19 PP 58/2005). Prinsip-prinsip penyusunan APBD yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah antara lain: Partisipasi; Partisipasi adalah prinsip yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menyusun APBD. Pertama, prinsip penyusunan APBD dimulai dengan. singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dalam plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja (RKASK) perangkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan anggaran belanja pada Bappelitbang Kota Bandung tahun 2019-2020 ditinjau dari prinsip penyusunan APBD. Sumber - Sumber Penerimaan Negara dan Daerah. 1. Kita tetap menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara baik APBN maupun APBD dalam situasi yang sangat extraordinary ini. Kebijakan Umum APBD (KUA) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab. kebijakan penyusunan APBD; d. Oleh karena itu, haruslah disusun dan dipertimbangkan dengan seksama yang dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. b. anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. PRINSIP PENYUSUNAN APBD : Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah; Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah. DAERAH (APBD) PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 201 3 Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pedoman penyusunan APBD Menteri Dalam Negeri tersebut menurut Haryanto, et al. KUA dan PPAS. Dalam gambar, tahapan penyusunan rancangan APBD terlihat sebagai berikut: Gambar 1. RAPBS mencakup semua biaya dan pendapatan yang ada pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya Tahunan, khususnya untuk tahun anggaran mendatang. Asumsi Dasar Ekonomi Makro. Bagaimana proses penyusunan APBD Perubahan (APBD-P) untuk APBD yang ditetapkan dengan Perkada?. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Entitas juga bertanggung jawab. Proses penyusunan RKPD dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan Renja PD. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Berdasarkan nota kesepakatan yang berisi KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan. Penyusunan anggaran lagi-lagi ditemukan kejanggalan pada penyusunan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2021, yaitu adanya. Jenis. APBD berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menjalankan pendapatan dan belanja untuk masa satu tahun. bahwa pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan. Disebutkan, APBN adalah pengelolaan keuangan negara setiap tahun yang ditetapkan. Jenis Belanja Negara dan Daerah. 2. Identifikasi dan Evaluasi Variabel Eksternal (trendwatching)Identifikasi dan evaluasi variable eksternal atau sering disebut trendwatching adalah proses pengamatan terhadap trend atau gaya suatu perubahan lingkungan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut: penyelesaian draft Sumber : Bastian,I. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab denganBadan Pengelolaan Keuangan Daerah. Laporan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dikeluarkan 2 kali dalam satu tahun anggaran, yaitu:. Sistem pengendalian anggaran adalah sistem pengendalian perusahaan dengan menggunakan anggaran sebagai alatnya. com - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun. Pengadaan. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. 2. Ø Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran bersangkutan. Bagaimana proses penyusunan APBD? C. Dengan demikian tahun anggaran dimulai dengan beban utang pemerintah pada Bank Indonesia (BI). (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar. Berikut im prinsip-prinsip pokok yang sebaiknya digunakan dalam penganggaran dan manajemen keuangan daerah (World Bank 1998 dalam Mardiasmo, 2002) : a. Sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan memiliki peranan vital dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN sehingga mendapat sebutan penjaga keuangan negara. B. Usulan angggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahun yang telah disetujui oleh anggota DPRD (Dewan perwakilan Rakyat Daerah). Bujet ini dibuat secara. Pengertian dari APBD tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, persisnya Pasal 1 ayat 8. 23. 977x (637) Prinsip-prinsip dasar yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara / Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang No. 33,6% dari ketentuan yang hanya 20%. penyusunan RKA-KL sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan dan pedoman bagi petugas penelaah Direktorat Jenderal Anggaran dalam melakukan tugas penelaahan RKA-KL. Sebelum disetujui DPRD, namanya adalah RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dan setelah resmi akan diberlakukan juga selama satu tahun. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 ayat (1 ) dan (2) yang berbunyi dalam rangka penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 2 Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan prinsip sebagai berikut: 1. (2) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimanaDari penjelasan-penjelasan di atas, sudah cukup terlihat perbedaan antara APBN dan APBD. 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat [1] APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31. 2 Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD adalah rencana anggaran tahunan daerah dalam bentuk peraturan daerah. Tujuan Penyusunan APBN. Proses penyusunan anggaran merupakan suatu proses krusial, dimana dalam. Monitoring meja dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun anggaran dan pemantauan/monitoring lapangan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun. Otorisasi ini, artinya pemberian kekuasaan pada pihak yang berwenang untuk melaksanakan anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai APBD yang ditetapkan. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Warta Ekonomi, Jakarta -. 17 Tahun 2003 meliputi penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintah, penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran, penyempurnaan klasifikasi. Prinsip penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah konsep yang digunakan untuk menyusun anggaran yang tepat untuk membantu daerah mencapai tujuannya. Keinginan yang kuat untuk berhasil. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari. NOMOR 71 TAHUN 2010 DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 2013 I. Adminbckel 20 Januari 2020 23. Terbuka APBN dapat didefinisikan sebagai suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan telah disetujui oleh DPR untuk masa waktu satu tahun. 12 C. Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan kebijakan pemerintah daerah; 2. Kebijakan penyusunan APBD; 4.